Pejabat Negara: Melayani atau Dilayani?

4 01 2012

Berapa banyak dari kita, rakyat biasa yang pernah berurusan dengan pejabat atau aparat negara? Berapa banyak dari kita, rakyat biasa yang punya orangtua, anak, suami, istri, kerabat, teman, pacar atau TTM pejabat negara?

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan profesi ataupun instansi tertentu, tidak juga menggeneralisir nya. Tulisan ini juga tidak hendak berbicara mengenai politik atau hukum. Tulisan ini hanya ingin sedikit menggelitik nurani para pembacanya, yg mudah-mudahan ada yg termasuk pejabat atau aparat negara.

Pernahkah anda melihat oknum berseragam yg nyegat kendaraan angkutan seperti truk dan angkutan umum di tengah jalan raya lalu mendapat sejumlah uang dari supirnya? Atau mendapati oknum berseragam yang nagih sejumlah uang tertentu dari pemilik kios di pasar tradisional? Atau saat anda komplain karena adanya biaya tertentu saat pengurusan KTP dijawab oleh sang pejabat, “Aturan disini memang begitu, saya pejabat yg menentukannya”? Atau saat anda komplain kepada pejabat penjaga loket yg sepertinya tidak terlalu membantu ada yg menghampiri lalu berkata, “Hati-hati, jangan macem2 sama pejabat negara”?

Berbagai kejadian yg pernah saya alami tersebut membuat saya bertanya-tanya, apakah yg namanya pejabat negara itu terbuat dari emas atau berlian? ataukah mereka memiliki kasta yg berada di atas kita, rakyat biasa? Apakah memang kita harus “takut” terhadap para pejabat negara yang suka petentang petenteng itu? Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab para pejabat negara itu? Darimana sih anggaran negara yg dialokasikan untuk gaji para pejabat negara itu berasal? Dan akhirnya… Jadi, apakah pejabat negara itu harus melayani atau dilayani?

Baik sekolah formal maupun informal yang saya pelajari selama hidup saya, saya mendapati bahwa pejabat negara itu harus MELAYANI MASYARAKAT. Kalau belum tahu bagaimana pelayanan publik yg seharusnya dilakukan yah tinggal studi banding ke bank swasta terdekat, tidak perlu jauh-jauh ke Eropa ataupun Amerika. Sistem manajemen SDM di bank swasta itu benar2 dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kepentingan konsumen, atau dapat juga disebut sebagai kepentingan publik, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya membentuk sifat dan perilaku yg profesional dari karyawan maupun manajemennya. Hal ini didukung juga oleh David Osborne dalam karyanya Reinventing Government yang pada intinya mengatakan bahwa pemerintahan yg baik itu seharusnya berjalan dengan profesional sebagaimana halnya sebuah perusahaan swasta. Dan ini sudah dipraktekkan oleh beberapa negara-negara maju, sebagai contoh yaitu semboyan “To protect and to serve” yang diimplementasikan dengan tepat oleh Kepolisian Amerika Serikat.

Semua orang ingin dihargai, baik rakyat biasa maupun pejabat negara. Namun “penghargaan” itu tentunya akan datang dengan sendirinya jika kita juga menghargai orang lain, bukan dengan paksaan melalui tindakan represif ataupun aksi petentang petenteng tadi. Ah… ini pelajaran PMP sewaktu kita di Sekolah Dasar dahulu bukan? Oke, berarti asumsi saya, teman-teman sekalian para pejabat negara sudah ingat kembali yah pelajaran tersebut. Sekali lagi, saya bukan mau mendiskreditkan, menghakimi ataupun mengajari. Saya hanya rakyat biasa yang ingin menggelitik sebagaimana saya tergelitik malam ini untuk menulis.

Salam gelitik 😉

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: